MANADOUPDATE,COM-Ketersediaan LPG dan BBM di wilayah Sulawesi Utara dipastikan dalam kondisi aman dan terkendali.
Hal itu dipastikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Utara (Sulut), Dr (HC) Christiany Eugenia Paruntu S.E S.Th MA, saat melakukan Kunjungan Kerja Pengawasan di PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Bitung, belum lama ini.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah afirmatif DPR RI dalam memastikan tata kelola distribusi energi di Sulut berjalan presisi, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Agenda pengawasan difokuskan pada distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi serta operasional SPBU yang menjadi simpul vital dalam rantai pasok energi nasional.
Dalam forum koordinasi bersama jajaran Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Bitung, sejumlah isu strategis turut mengemuka, mulai dari efektivitas pengawasan distribusi LPG subsidi, penguatan sistem monitoring penyaluran BBM, hingga mitigasi terhadap potensi disrupsi pasokan energi di daerah.
Politisi cantik dan dicintai rakyat Sulut tersebut menegaskan bahwa pengawasan parlemen tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menjadi instrumen kontrol untuk memastikan subsidi energi benar-benar terdistribusi secara tepat sasaran dan tidak mengalami distorsi di lapangan.
“Pengawasan ini kami lakukan agar distribusi energi subsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak. Kami ingin memastikan sistem berjalan transparan, tidak ada kebocoran, dan ketersediaan energi di Sulut tetap aman,” tegas CEP sapaan akrab mantan Bupati Minahasa Selatan (Minsel) 2 periode tersebut.
Menurutnya, stabilitas distribusi energi merupakan faktor fundamental dalam menjaga denyut ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan seperti Sulawesi Utara yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Karena itu, sinergi antara DPR RI dan Pertamina dinilai menjadi elemen krusial dalam membangun sistem distribusi energi yang resilien, akuntabel, dan berkelanjutan.
Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi momentum evaluatif terhadap efektivitas pengawasan energi subsidi di daerah. DPR RI berharap, melalui pengawasan yang konsisten dan berbasis data, pelayanan energi kepada masyarakat semakin optimal serta mampu menciptakan ekosistem distribusi yang transparan dan berintegritas.
Di sisi lain, penguatan koordinasi lintas lembaga juga diyakini dapat mempersempit ruang terjadinya penyimpangan distribusi, sekaligus menjaga stabilitas stok energi agar tetap terjaga di tengah dinamika kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Dengan pendekatan pengawasan yang progresif dan kolaboratif, keberadaan energi subsidi diharapkan tidak hanya menjadi instrumen bantuan sosial, tetapi juga motor penggerak produktivitas dan kesejahteraan masyarakat Sulut.
Pengawasan tersebut mendapat respons positif dari warga.
Masyarakat menilai langkah cepat dan aktif yang dilakukan legislator CEP mampu memberikan rasa tenang, terutama terkait ketersediaan LPG dan BBM di sejumlah daerah.
“Sejauh ini kami masih mudah mendapatkan LPG dan BBM. Kami berharap pengawasan seperti ini terus dilakukan,” John salah seorang warga di Manado.
