MANADOUPDATE.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi cuaca panas, angin kencang dan vegetasi yang semakin kering.
Kewaspadaan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data pemantauan Januari hingga 25 Agustus 2026, sebanyak 1.119 titik panas (hotspot) terdeteksi tersebar di 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, aparat keamanan, instansi terkait, dunia usaha hingga masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat koordinasi.
Hal tersebut disampaikan Yulius saat memimpin rapat koordinasi pengendalian karhutla di Bumi Beringin, Manado, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, rapat koordinasi tersebut tidak sekadar menjadi forum penyampaian laporan, tetapi harus menjadi momentum untuk menyatukan langkah dalam menghadapi potensi kebakaran.
“Pencegahan harus menjadi prioritas utama. Jangan menunggu api membesar baru kita bergerak.”
Yulius menegaskan, dalam kondisi cuaca ekstrem, titik api yang awalnya kecil dapat dengan cepat berkembang dan meluas apabila tidak segera ditangani.
Sitaro Catat Hotspot Tertinggi
Dari 1.119 titik panas yang terdeteksi, Kabupaten Kepulauan Sitaro menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 359 titik atau sekitar 32,09 persen dari total hotspot di Sulut.
Disusul Bolaang Mongondow sebanyak 213 titik, Bolaang Mongondow Utara 138 titik, Minahasa Selatan 124 titik, Minahasa Utara 98 titik dan Minahasa Tenggara 64 titik.
Sementara itu, Kota Bitung tercatat 36 titik, Kepulauan Sangihe 20 titik, Kota Manado 15 titik, Kotamobagu 13 titik, Bolaang Mongondow Selatan 11 titik, Kepulauan Talaud 10 titik dan Bolaang Mongondow Timur empat titik.
Sedangkan Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa masing-masing tercatat satu titik panas.
Jangan Bekerja Sendiri
Gubernur Yulius juga mengingatkan agar penanganan karhutla tidak dilakukan secara sektoral maupun sendiri-sendiri.
Menurutnya, seluruh 15 kabupaten dan kota harus memperkuat koordinasi, termasuk dengan sektor pertanian dan kesehatan. Sebab, dampak karhutla tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, pertanian hingga kehidupan masyarakat.
Pemprov Sulut juga mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan kawasan rawan, meningkatkan pemantauan hotspot, mengaktifkan posko penanganan karhutla serta melakukan pemadaman sedini mungkin terhadap setiap titik api.
Selain itu, sosialisasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar diminta dilakukan secara masif hingga ke tingkat masyarakat.
Masyarakat juga diimbau segera melaporkan apabila menemukan asap maupun titik api di wilayah masing-masing.
Seluruh Elemen Diminta Bergerak
Upaya pengendalian karhutla tersebut juga diarahkan mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026, dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, relawan, media dan masyarakat.
Yulius mengapresiasi respons cepat jajaran TNI, Polri, Kodam, Basarnas dan unsur terkait yang telah bergerak menangani sejumlah kejadian kebakaran di beberapa wilayah Sulut.
Ia kembali menekankan bahwa kunci utama menghadapi karhutla adalah pencegahan, deteksi dini dan respons cepat.
“Yang paling penting, kita harus memastikan bahwa masyarakat memahami kondisi saat ini dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.
Pemprov Sulut berharap seluruh elemen masyarakat ikut menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.(advetorialpemprovsulut)
