MANADOUPDATE.COM – Upaya menekan angka pengangguran di Sulawesi Utara terus digenjot Gubernur Sulut .
Terbaru, Gubernur yang akrab disapa YSK tersebut menemui Menteri Ketenagakerjaan untuk membahas penguatan kompetensi tenaga kerja lokal, revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), hingga kebutuhan tenaga kerja industri di Sulawesi Utara.
Pertemuan itu menjadi bagian dari langkah Pemprov Sulut untuk memastikan masyarakat pencari kerja tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi memiliki keterampilan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
YSK menyampaikan masih banyak tenaga kerja di Sulut yang membutuhkan peningkatan kompetensi agar lebih mudah terserap ke pasar kerja.
Karena itu, menurutnya, pelatihan vokasi harus menjadi jembatan antara pencari kerja dan kebutuhan perusahaan.
Salah satu perhatian serius Gubernur adalah kondisi BLK Bitung.
Dari sembilan workshop yang tersedia, sebagian infrastruktur dan peralatan pelatihan disebut telah mengalami kerusakan serta tidak lagi mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri saat ini.
Padahal, minat masyarakat Sulut untuk mengikuti pelatihan kerja masih cukup tinggi.
Kondisi tersebut membuat dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas pelatihan tenaga kerja di Sulawesi Utara.
BLK Minut Ditargetkan Beroperasi 2027
Respons positif diberikan Menteri Ketenagakerjaan atas langkah yang dilakukan Gubernur YSK.
Kementerian Ketenagakerjaan bahkan menyiapkan percepatan optimalisasi BLK Minahasa Utara (Minut).
Infrastruktur dan fasilitas pelatihan di BLK tersebut akan diselesaikan dengan target dapat mulai beroperasi pada 2027.
Tak hanya itu, Kemenaker juga akan menambah program pelatihan di BLK Bitung sekaligus mengintegrasikannya dengan BLK Minut.
Dengan skema tersebut, cakupan dan kapasitas pelatihan bagi pencari kerja di Sulut diharapkan semakin besar.
Pelatihan Harus Sesuai Kebutuhan Industri
Hal lain yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah pentingnya keterlibatan dunia usaha.
Kemenaker meminta Pemprov Sulut memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan industri untuk mendapatkan data konkret mengenai kebutuhan tenaga kerja.
Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan jenis pelatihan yang diberikan kepada masyarakat.
“Pelatihan harus menjawab kebutuhan industri. Jangan sampai masyarakat sudah dilatih, tetapi kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” demikian semangat yang mengemuka dalam pembahasan tersebut.
Artinya, program pelatihan ke depan diarahkan agar lebih link and match dengan kebutuhan perusahaan.
Bukan sekadar melatih, tetapi memastikan lulusan pelatihan memiliki peluang nyata untuk masuk ke dunia kerja.
Pengawasan TKA Juga Jadi Perhatian
Dalam pertemuan tersebut, Kemenaker turut meminta Pemprov Sulut memperkuat pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di wilayah Sulawesi Utara.
Pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh TKA memenuhi ketentuan dan persyaratan ketenagakerjaan yang berlaku.
Di sisi lain, keberadaan TKA juga diharapkan memberikan manfaat bagi pekerja lokal, khususnya melalui proses alih teknologi dan transfer pengetahuan.
Dengan demikian, tenaga kerja lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi mendapatkan kesempatan meningkatkan kemampuan dan kompetensinya.
Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk dirjen, staf ahli dan direktur terkait.
Sementara Gubernur YSK didampingi Asisten I, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulut serta Kepala BLK Bitung.
Langkah ini menegaskan bahwa strategi Pemprov Sulut dalam menekan pengangguran tidak berhenti pada pembukaan lapangan kerja.
Tenaga kerja lokal juga harus dipersiapkan agar memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan industri.
Dengan revitalisasi BLK Bitung, percepatan BLK Minut serta sinkronisasi program pelatihan dengan kebutuhan perusahaan, Sulut diharapkan mampu mencetak lebih banyak tenaga kerja lokal yang kompeten dan siap bersaing.(***)
