MANADOUPDATE.COM-Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menegaskan pentingnya transformasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi mitra strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Manado, Selasa (21/4/2026), yang dihadiri para kepala daerah serta jajaran pengawas se-Sulut.
Dalam arahannya, Gubernur Yulius menekankan bahwa fungsi pengawasan tidak lagi sekadar mencari kesalahan, tetapi harus menjadi bagian integral dalam memastikan program pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pengawasan harus menjadi instrumen strategis, bukan hanya watchdog, tetapi mampu mengawal pembangunan sejak awal,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan agar APIP bertransformasi menjadi early warning system atau sistem peringatan dini yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan program. Dengan demikian, risiko dapat diantisipasi lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah besar.
Selain itu, APIP diharapkan berperan sebagai trusted advisor atau penasihat terpercaya bagi perangkat daerah, khususnya dalam memberikan solusi dan mitigasi risiko di tengah berbagai tantangan, seperti keterbatasan fiskal, dinamika ekonomi global, serta tuntutan digitalisasi pemerintahan.
Gubernur Yulius juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan dengan menerapkan prinsip value for money, yakni penggunaan anggaran secara ekonomis, efisien, dan efektif demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam mendukung penguatan pengawasan, Pemprov Sulut turut mendorong pemanfaatan teknologi melalui sistem Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM) agar pengawasan dapat dilakukan secara real-time dan terintegrasi.
Gubernur juga menegaskan bahwa integritas menjadi fondasi utama dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan kebijakan tanpa toleransi terhadap praktik korupsi.
“Setiap rupiah adalah amanah rakyat yang harus dijaga dengan integritas dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Melalui transformasi ini, Pemprov Sulut optimistis sistem pengawasan akan semakin kuat, sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata bagi masyarakat.(***)
