MANADOUPDATE.COM-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara yang digelar Selasa (2/6/2026), Pemprov Sulut menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 sekaligus Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan secara independen, profesional, dan objektif. Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Gubernur menjelaskan, meski Tahun Anggaran 2025 diwarnai berbagai tantangan, terutama tuntutan efisiensi belanja dan penguatan disiplin fiskal, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu menjaga stabilitas keuangan daerah dengan baik. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp3,32 triliun atau 91,36 persen dari anggaran yang tersedia.
Selain itu, posisi fiskal daerah juga dinilai tetap sehat dengan tercatatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp177,13 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pelaksanaan pembangunan, pengendalian belanja, dan keberlanjutan kapasitas fiskal daerah.
Dari sisi aset, Pemprov Sulut mencatat peningkatan yang signifikan. Total aset daerah meningkat dari Rp10,78 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp11,50 triliun pada tahun 2025 atau bertambah sekitar Rp710,66 miliar. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya nilai aset tetap yang mencapai Rp8,48 triliun serta investasi jangka panjang sebesar Rp839,47 miliar.
Tak hanya itu, kewajiban daerah juga mengalami penurunan yang cukup besar. Total kewajiban berkurang dari Rp1,26 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp849,77 miliar pada tahun 2025 atau turun sekitar Rp414 miliar. Penurunan ini mencerminkan semakin kuatnya kesehatan fiskal daerah dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kewajiban secara bertanggung jawab.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Yulius juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang berhasil diraih sepanjang tahun 2025. Salah satunya adalah revitalisasi Museum Negeri Sulawesi Utara yang kini berkembang menjadi pusat edukasi dan destinasi wisata budaya modern. Museum tersebut bahkan telah diresmikan oleh Menteri Kebudayaan RI pada 22 Mei 2026.
Selain itu, Sulawesi Utara tercatat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja dan penguatan sistem jaminan sosial masyarakat.
Prestasi lainnya adalah keberhasilan Sulut meraih penghargaan Terbaik I Tingkat Provinsi dalam kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi, serta penghargaan Terbaik II untuk pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tingkat Regional Sulawesi.
Puncaknya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tetap menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan dan menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Mengutip pesan Presiden RI , Gubernur menyampaikan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dijaga dan digunakan secara bertanggung jawab. Ia juga menekankan agar temuan pemeriksaan yang berulang tidak lagi terjadi di masa mendatang serta meminta seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Opini WTP yang kembali diraih harus menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara,” tegas Gubernur.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara optimistis dapat terus mewujudkan visi pembangunan daerah menuju Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.(***)
